Kementan Siapkan 2,5 Triliun, Pesan Mualem: Maksimalkan untuk Pemulihan Sawah dan Kebun

Senin, 27 Juli 2026 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengapresiasi Kementerian Pertanian atas alokasi anggaran Rp 2,5 triliun untuk pemulihan lahan sawah dan kebun yang terdampak bencana hidrometeorologi.

“Saya berterimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), dan saya harap dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27 Juli 2026).

Gubernur Mualem, menurut Nurlis, sudah menerima laporan pemanfaatan anggaran dan perkembangan pemulihan lahan sawah dan kebun terdampak bencana dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, pada Kamis (23 Juli 2026).

Kepada Mualem, Azanuddin melaporkan bahwa peruntukan anggaran tersebut berawal dari usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan lahan, alat pertanian, benih padi, dan benih jagung.

Kepada Gubernur Mualem, Azanuddin juga melaporkan bencana hidrometeorologi merusak lahan sawah sekitar 57.485 hektare. Saat ini sedang berjalan optimasi lahan 40.852 hekare.

Sedangkan lahan perkebunan yang terdampak seluas 60.438 hektare, upaya pemulihan yang sedang seluas 40.418 hektare.

Mendapat laporan tersebut, Gubernur Mualem, berharap kesulitan petani dan pekebun di Aceh cepat pulih kondisinya. “Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan bangunkomunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua,” pesan Mualem.

Mualem, kata Nurlis, menekankan pentingnya mengejar pemulihan lahan pertanian dan perkebunan. “Sebab, Penduduk Aceh sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun.”

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38% hingga 41% dari total penduduk yang bekerja di Aceh menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor ini menyumbang lebih 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

Pada acara Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD PERHIPTANI Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu (25 Juli 2026), juga menyampaikan perhatiannya kepada sektor pertanian dan perkebunan.

“Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh,” kata Mualem dalam sambutannya yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Azanuddin Kurnia.

“Karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat.”[]

 

 

Berita Terkait

Wagub Aceh Safari ke Sejumlah Dayah, Perkuat Silaturahmi dengan Ulama
Pemerintah Aceh Evaluasi Kelangkaan, SBA Tambah Pasokan Semen Andalas
Kerja Cepat Tim Pemerintah Aceh Membuahkan Hasil, Pertamina Tambah Penyaluran BBM untuk Aceh
Pemerintah Aceh Fasilitasi Peralihan RSUD Cut Meutia dari Aceh Utara ke Lhokseumawe
Cegah Kegaduhan, Pemerintah Aceh Minta Pertamina Perbaiki Pelayanan SPBU
Pemerintah Aceh Telusuri Penyebab Kelangkaan Semen dan BBMBanda Aceh – Pemerintah Aceh tak mentolerir terhadap segala tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan BBM di Aceh. “Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (30 Juli 2026). Setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. “Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat,” kata Nurlis. Nurlis menjelaskan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sudah memberi petunjuk kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun untuk membentuk tim mengurai benang kusut kelangkaan semen dan BBM tersebut. Saat ini, sudah dibentuk tim dibawah koordinasi Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Teuku Robby Izra, dan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini. Menindaklanjuti kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah mempertanyakannya kepada PT Solusi Bangun Andalas (produsen Semen Andalas), Kamis (30 Juli 2026). Dari Semen Andalas diperoleh jawaban bahwa dalam beberapa waktu ini permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala. Kendati demikian, Pemerintah Aceh akan terus mencari penyebab permasalahannya sampai ke tingkat pengecer. “Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” kata Nurlis. Menelusuri penyebab kelangkaan BBM, kata Nurlis, Pemerintah Aceh juga sudah melakukan Sidak Pengendalian Distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada Kamis (30 Juli 2026). Sidak ini Pemerintah Aceh (Dinas ESDM dan Disperindag serta Biro Perekonomian Seta Aceh) melibatkan tim dari Polda Aceh. Saat sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok ketersedian BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancer. Tetapi ditemukan juga beberapa kendaraan yang menunjukkan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi. “Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrian pengisian konsumen,” kata Nurlis. “Seluruh temuan ini didata dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya.” Sementara, PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa Stok BBM masih dalam batas aman. “Pertamina berjanji terus melakukanl angkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada Masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 Kg, disebutkan masih aman,” kata Nurlis. Sejauh ini, kata Nurlis, belum terdapat data maupun fakta yang dapat membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM dan semen di Aceh. “Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistic. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina,” kata Nurlis. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. “Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin.” Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi atau laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. “Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” kata Nurlis. []
Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR RI Bahas Remunerasi Kepala Daerah hingga Peningkatan PADBanda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Kamis (30/7/2026). ‎ ‎Rapat tersebut dipimpin Komisi II DPR RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri. ‎ ‎Selain itu, rapat juga diikuti mereka dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta sejumlah gubernur/wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. ‎ ‎Sementara itu Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya para asisten Sekda Aceh serta kepala biro terkait. ‎ ‎Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‎ ‎Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai prinsip keadilan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
Mualem Bertemu Hashim, Bahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Aceh
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:34 WIB

Wagub Aceh Safari ke Sejumlah Dayah, Perkuat Silaturahmi dengan Ulama

Selasa, 4 Agustus 2026 - 05:05 WIB

Pemerintah Aceh Evaluasi Kelangkaan, SBA Tambah Pasokan Semen Andalas

Selasa, 4 Agustus 2026 - 05:00 WIB

Kerja Cepat Tim Pemerintah Aceh Membuahkan Hasil, Pertamina Tambah Penyaluran BBM untuk Aceh

Jumat, 31 Juli 2026 - 22:30 WIB

Cegah Kegaduhan, Pemerintah Aceh Minta Pertamina Perbaiki Pelayanan SPBU

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:50 WIB

Pemerintah Aceh Telusuri Penyebab Kelangkaan Semen dan BBMBanda Aceh – Pemerintah Aceh tak mentolerir terhadap segala tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan BBM di Aceh. “Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (30 Juli 2026). Setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. “Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat,” kata Nurlis. Nurlis menjelaskan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sudah memberi petunjuk kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun untuk membentuk tim mengurai benang kusut kelangkaan semen dan BBM tersebut. Saat ini, sudah dibentuk tim dibawah koordinasi Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Teuku Robby Izra, dan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini. Menindaklanjuti kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah mempertanyakannya kepada PT Solusi Bangun Andalas (produsen Semen Andalas), Kamis (30 Juli 2026). Dari Semen Andalas diperoleh jawaban bahwa dalam beberapa waktu ini permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala. Kendati demikian, Pemerintah Aceh akan terus mencari penyebab permasalahannya sampai ke tingkat pengecer. “Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” kata Nurlis. Menelusuri penyebab kelangkaan BBM, kata Nurlis, Pemerintah Aceh juga sudah melakukan Sidak Pengendalian Distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada Kamis (30 Juli 2026). Sidak ini Pemerintah Aceh (Dinas ESDM dan Disperindag serta Biro Perekonomian Seta Aceh) melibatkan tim dari Polda Aceh. Saat sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok ketersedian BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancer. Tetapi ditemukan juga beberapa kendaraan yang menunjukkan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi. “Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrian pengisian konsumen,” kata Nurlis. “Seluruh temuan ini didata dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya.” Sementara, PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa Stok BBM masih dalam batas aman. “Pertamina berjanji terus melakukanl angkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada Masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 Kg, disebutkan masih aman,” kata Nurlis. Sejauh ini, kata Nurlis, belum terdapat data maupun fakta yang dapat membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM dan semen di Aceh. “Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistic. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina,” kata Nurlis. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. “Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin.” Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi atau laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. “Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” kata Nurlis. []

Berita Terbaru

Daerah

Muktarrudin Usman Terpilih kembali Pimpin SPS Aceh

Sabtu, 1 Agu 2026 - 12:07 WIB